Pengertian Komunikasi Politik
Secara sederhana, komunikasi politik (political
communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan
aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan
kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan,
komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa
dipahami sebagai komunikasi antara ”yang memerintah” dan ”yang diperintah”.
Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret
sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek,
penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki Komunikasi
Politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah
belaka.
Dalam praktiknya, komuniaksi politik sangat kental dalam
kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu pun
manusia tidak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis
dan kajian komunikasi politik. Berbagai penilaian dan analisis orang awam
berkomentar sosal kenaikan BBM, ini merupakan contoh kekentalan komunikasi
politik. Sebab, sikap pemerintah untuk menaikkan BBM sudah melalui proses
komunikasi politik dengan mendapat persetujuan DPR
· Gabriel Almond (1960): komunikasi politik adalah salah
satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. “All of the functions
performed in the political system, political socialization and recruitment,
interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and
rule adjudication,are performed by means of communication.”
Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan
yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti
bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi
sistem politik.
· Process by which a nation’s leadership, media, and
citizenry exchange and confer meaning upon messages that relate to the conduct
of public policy. (Perloff).
· Communication (activity) considered political by virtue of
its consequences (actual or potential) which regulate human conduct under the
condition of conflict (Dan Nimmo). Kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi
politik berdasarkan konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur
perbuatan manusia dalam kondisi konflik. Cakupan: komunikator (politisi,
profesional, aktivis), pesan, persuasi, media, khalayak, dan akibat.
· Communicatory activity considered political by virtue of
its consequences, actual, and potential, that it has for the funcioning of
political systems (Fagen, 1966).
· Political communication refers to any exchange of symbols
or messages that to a significant extent have been shaped by or have
consequences for the political system (Meadow, 1980).
· Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai
politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan
mengaturnya sedemikian rupa –“penggabungan kepentingan” (interest aggregation”
dan “perumusan kepentingan” (interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi
public policy. (Miriam Budiardjo).
· Jack Plano dkk. Kamus Analisa Politik: penyebaran aksi,
makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik,
melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, dan lainnya.
Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga
khusus, seperti media massa, badan informasi pemerintah, atau parpol. Namun
demikian, komunikasi politik dapat ditemukan dalam setiap lingkungan sosial,
mulai dari lingkup dua orang hingga ruang kantor parlemen.
· Wikipedia: Political communication is a field of
communications that is concerned with politics. Communication often influences
political decisions and vice versa.
The field of political communication concern 2 main areas:
1. Election campaigns - Political communications deals with campaigning
for elections.
2. Political communications is one of the Government
operations. This role is usually fullfiled by the Ministry of Communications
and or Information Technology.
· Mochtar Pabotinggi (1993): dalam praktek proses komunikasi
politik sering mengalami empat distorsi.
1. Distorsi bahasa sebagai “topeng”; ada euphemism
(penghalusan kata); bahasa yang menampilkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan
atau berbeda dengan situasi sebenarnya, bisa disebut seperti diungkakan Ben
Anderson (1966), “bahasa topeng”.
2. Distorsi bahasa sebagai “proyek lupa”; lupa sebagai
sesuatu yang dimanipulasikan; lupa dapat diciptakan dan direncanakan bukan
hanya atas satu orang, melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang.”
3. Distorsi bahasa sebagai “representasi”; terjadi bila kita
melukiskan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Contoh: gambaran buruk kaum
Muslimin dan orang Arab oleh media Barat.
4. Distorsi bahasa sebagai “ideologi”. Ada dua perspektif
yang cenderung menyebarkan distoris ideologi. Pertama, perspektif yang
mengidentikkan kegiatan politik sebagai hak istimewa sekelompok orang
--monopoli politik kelompok tertentu. Kedua, perspektif yang semata-mata
menekankan tujuan tertinggi suatu sistem politik. Mereka yang menganut
perspektif ini hanya menitikberatkan pada tujuan tertinggi sebuah sistem
politik tanpa mempersoalkan apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyat.
Pola-pola Komunikasi Politik
Pola komunikasi vertikal (top down, dari pemimpin kepada
yang dipimpin)
Pola komunikasi horizontal (antara individu dengan individu,
kelompok dengan kelompok)
Pola komunikasi formal (komunikasi melalui jalur-jalur
organisasi formal)
Pola komunikasi informal ( komunikasi melalui pertemuan atau
tatap muka, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur organisasi).
Faktor-faktor yang mempengaruhi pola-pola komunikasi politik
Faktor fisik (alam)
Faktor teknologi
Faktor ekonomis
Faktor sosiokultural (pendidikan, budaya)
Faktor politis
Saluran Komunikasi Politik
Komunikasi Massa yaitu komunikasi ’satu-kepada-banyak’
Contoh : komunikasi melalui media massa.
Komunikasi Tatap Muka yaitu dalam rapat umum, konferensi
pers, dan Komunikasi Berperantara yaitu ada perantara antara komunikator dan
khalayak, contoh TV.
Komunikasi Interpersonal yaitu komunikasi ’satu-kepada-satu’
contohnya door to door visit, temui publik atau Komunikasi Berperantara yaitu
pasang sambungan langsung ‘hotline’ buat publik.
Komunikasi Organisasi yaitu gabungan komunikasi
’satu-kepada-satu’ dan ’satu-kepada-banyak’: Komunikasi Tatap Muka, contohnya
diskusi tatap muka dengan bawahan/staf dan Komunikasi Berperantara contohnya
pengedaran memorandum, sidang, konvensi, buletin, newsletter, lokakarya.
Komponen-komponen Sistem Komunikasi Politik
Lembaga-lembaga politik dalam aspek-aspek komunikasinya
Institusi-institusi media dalam aspek-aspek politiknya
Orientasi khalayak terhadap komunikasi politik
Aspek-aspek budaya politik yang relevan dengan komunikasi.
(Gurevitch dan Blumler)
Sumber (komunikator)
dalam komunikasi politik
Individual
Kolektif
Pejabat (birokrat)
Pemerintah (birokrasi)
Politisi
Partai politik
Pemimpin opini
Organisasi kemasyarakatan
Jurnalis
Media massa
Aktivis
Kelompok penekan
Lobbyist
Kelompok elite
Pemimpin
Badan/perusahaan komunikasi (media massa)
Komunikator profesional
Komunikator Politik
Politisi, komunikator profesional, atau aktivis merupakan
komunikator kunci dalam komunikasi politik
Para politisi mewakili aktor yang berusaha memajukan
kelompoknya